Tentang APMD Pengurus Program Fasilitas Kerja Sama Alumni Berita Pengumuman Repository Portal Service Perpustakaan

STPMD "APMD" YOGYAKARTA

PROGRAM PASCASARJANA (S-2) ILMU PEMERINTAHAN


WALIKOTA BERIKAN KULIAH S2 STPMD APMD Budaya Yogya Ibarat “Bumbu Kacang”





08 Aug 2013

YOGYA (KR), Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengemukakan budaya Yogya ibarat bumbu kacang pada masakan gado-gado, lotek dan pecel yang memberikan bumbu pada aneka sayuran yang ada.

Hal itu menggambarkan keistimewaan budaya Yogya yang mampu meresap pada semua golongan, kelas sosial bahksn etnis pendatang.
Itulah multikultur yang tercermin di Yogya. Ini perlu intervensi pemerintah agar perbedaan yang ada dapat dikelola sebagai sebuah kekayaan, ucapnya saat memberi Kuliah Kapita Selekta Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana (S2) STPMD "APMD" Rabu (8/4) di Gedung Pascasarjana STPMD "APMD". Kuliah diikuti oleh 35 mahasiswa angkatan I.

Lebih lanjut walikota menyampaikan ide dan gagasannya yasg telah dituangkan pada buku berjudul "Kekuasaan sebagai Wakaf Politik". Pada kesenpatan itu juga disampaikan pengalaman memimpin Kota Yogya lebih dari satu periode jabatan. "Menjadi pemimpin tidak boleh sombong dan harus berani mengambil keputusan walaupun keputusan yang diambil terpaksa tidak dapat memuaskan semua orang" kata Herry.

Di samping dialog mahasiswa yang sebagian besar staf pegawai Pemkot Yogya ini juga mendapatkan informasi menarik dan sharing dari walikota. Kuliah berlangsung hangat dan menarik. Walikota membuka dialog kepada para mahasiswa untuk saling bertukar pikiran.

Sekretaris Program Pascasarjana Drs. Suharyanto, MM menambahkan program S2 STPMD 'APMD' memiliki dua konsentrasi yakni Pemerintahan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat. Program studi ini masih langka sehingga animo masyarakat untuk belajar cukup besar. “Kami mempunyai komitmen akademik dan sosial untuk memperkuat entitas lokal sebagai pondasi bagi penguatan bangsa dan negara

Langkah yang dilakukan antara lain melalui perhatin terhadap dinamika perubahan masyarakat dan kebijakan tentang desa. Hal ini sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah, pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat. (Nik)