Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) merupakan perguruan tinggi yang sejak awal konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat
desa. Perhatian ini dikedepankan sebagai standing
position respons akademik dan sosial
terhadap perubahan pemahaman dan kebijakan terhadap desa.
Atas posisi ini, menurut Suharyanto, M.M Sekretaris Program Pascasarjana (S-2) STPMD "APMD" sekaligus koordinator tim fasilitator, kini keberadaan STPMD "APMD" sangat relevan dengan konteks pengembangan otonomi daerah,
reformasi tata kelola pemerintahan lokal, masyarakat lokal, dan pembaharuan
desa.
Sebagai institusi akademik yang memiliki pengalaman panjang bersama masyarakat desa, STPMD "APMD" memahami persoalan dialami masyarakat desa sehingga diperlukan solusi strategis sebagai upaya menjawab problematika tersebut.
Pembaharuan tata kelola pemerintahan desa ini merupakan jawaban diharapkan mampu mengatasi
persoalan tersebut, dan kelak membuat kehidupan desa menjadi lebih bermakna dan
berdaya.
Pusat
Pembaharuan Desa Berkelanjutan (PPDB) digagas Sutoro Eko sejak 2002, merupakan
solusi yang membawa mandat: Penelitian, Pelatihan dan Publikasi.
Menurut
Kepala PPDB Drs Widyo Hari M MSi, melalui tiga aksi yang menjadi tugas
utamanya, PPDB lebih mudah berinteraksi dengan dinamika masyarakat desa. PPDB
adalah institusi mandiri melalui inovasi dan kreasi yang dihasilkannya dapat
mengembangkan jaringan, inovasi pembelajaran, dan lainnya.
Selain
dikelola segenap Dosen STPMD "APMD", PPDB juga diperkuat tenaga ahli dari luar berperan
memperkaya wawasan dan perkembangan di ranah praktis.
Pelatihan
dan BimbinganTeknis, merupakan kegiatan utarna PPDB, dengan maksud bahwa pelatihan
merupakan kegiatan strategis yang menjadi awal pembaharuàn tata kelola pemerintahan desa.
Kegiatan
ini cukup signifikan memberi perubahan di beberapa daerah mitra PPDB. Dengan
peningkatan itu PPDB terus melakukan inovasi pelatihan bertujuan mempercepat
proses pernbaharuan desa di Indonesia. Berbagai tema pelatihan pernah
diselenggarakan, tema ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing
daerah. Misalnya, Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa, Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintah Desa, Kebijakan dan
Pengelolaan Keuangan Desa, Pemberdayaan Masyaiakat Desa, dan Training of
Trainers (TOT).
Pelatihan Peningkatan
kapasitas pemerintahan Desa merupakan pelatihan dasar bagi desa. Pelatihan ini memberi pemahaman posisi desa
dalam kerangka otonomi daerah.
(Sugiarto-52)